Blog

Bidang Litbang Pengurus Wilayah Himpaudi Jawa Barat, mengadakan survei mengenai dampak pandemi Corona Virus terhadap lembaga PAUD. Survei yang dikumpulkan secara online beberapa waktu lalu menghimpun 13 ribuan data. Hasil litbang dimuat media cetak di koran Pikiran Rakyat pada hari Jumat, 8 Mei 2020. Berikut kutipannya:

BANDUNG. (PR). Selama masa pandemi virus corona (Covid-19), sebanyak 37,30% satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Jawa Barat tidak mampu membayar upah bagi tenaga pendidik. Sementara itu, sebanyak 29,70% menunda pengupahan hingga kondisi memungkinkan untuk membayar upah.

Hal itu diketahui dari hasil survei Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) wilayah Jawa Barat. Survei diikuti oleh 13.476 dari 18.519 satuan PAUD nonformal dengan jenis layanan kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis, di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Ketua Himpaudi Jawa Barat Rudiyanto mengatakan, Covid-19 telah berdampak pada ekonomi orangtua murid PAUD. Pada akhirnya, melemahnya kondisi ekonomi orangtua memengaruhi kemampuan membayar biaya pendidikan anaknya di PAUD.

Sekitar 35% orangtua tidak mampu membayar biaya pendidikan karena menurunnya sumber pendapatan sehingga berpengaruh terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Sementara itu, sebanyak 29% orangtua tidak mampu dan tidak mau membayar biaya pendidikan karena alasan anak mereka tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas.

Meski demikian, ada juga orangtua yang menyadari bahwa satuan PAUD tetap memerlukan biaya operasional. Sebanyak 27% orangtua membayarkan biaya pendidikan separuh dari biaya pada bulan sebelumnya.

“Sementara itu, persentase orangtua yang membayar penuh biaya pendidikan hanya 9%,” ujar Rudiyanto melalui siaran pers yang diterima “PR”, Kamis (7/5/2020).

Padahal, pemasukan PAUD bergantung pada dana swadaya orangtua. Sebanyak 78% satuan PAUD membiayai kegiatan operasional dari dana swadaya yaitu orangtua anak didik.

Sebanyak 75.80% PAUD, selain memiliki sumber dana dari swadaya masyarakat, juga mendapat – bantuan dari pemerintah berupa dana BOP-PAUD dan sebagian kecil menerima ADD. Selain itu, 4,8% satuan PAUD memiliki sumber dana lainnya.

Rudiyanto menjelaskan, berkurangnya pembayaran biaya pendidikan dari orangtua telah berdampak pada pengupahan tenaga pendidik PAUD. Berdasarkan survei tersebut hanya sekitar 6% PAUD yang membayar penuh upah tenaga pendidik dari dana pribadi kepala PAUD. Sebanyak 13,40% PAUD membayar penuh biaya pengupahan dengan alokasi dana talangan.

Ada juga PAUD yang membayar separuh upah tenaga pendidiknya dengan persentase 13,60%. Kondisi lebih parah dialami 37,30% satuan PAUD karena tidak mampu membayar biaya pengupahan bagi pendidik PAUD dan sebanyak 29.70% menunda membayar pengupahan hingga kondisi memungkinkan untuk membayarkan biaya pengupahan.

Permendikbud Dikatakan Rudiyanto, pemerintah telah mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan PAUD selama panderni Covid-19 dengan revisi Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Tahun Anggaran 2020. Permendikbud tersebut diubah menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No 13 Tahun 2020.

Menurut Rudiyanto, sebagian besar satuan PAUD mengakui langkah pemerintah tersebut dapat membantu meringankan beban se bagai dampak bekerja dan belajar dari rumah selama masa pandemi Covid-19. Namun, implementasi revisi Permendikbud tersebut tidaklah mudah. “Di beberapa daerah masih ada kendala, di antaranya dari sisi birokrasi, serta kesiapan satuan PAUD dan masyarakat,” kata Rudiyanto.

Dia pun berharap, pandemi Covid-19 tidak menjadi kendala berarti yang menghambat pendidikan anak usia dini, melainkan menjadi bahan refleksi dan bahan pembelajaran bagi insan pendidikan untuk Indonesia yang lebih baik. (Rani Ummi Fadila/PR)***

Ketua Pengurus Wilayah Himpunan Pendidik dan Tenanga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Provinsi Jawa Barat, Dr. Rudiyanto, M.Si. mengapresiasi TVRI yang menyiarkan secara langsung Belajar Dari Rumah (BDR).

Program BDR untuk memberikan edukasi kepada para siswanya yang tidak melakukan kegiatan pendidikan di sekolah. BDR bukan sekadar belajar dari rumah dengan bimbingan orang tua tetapi juga dalam pengendalian satuan PAUD dan ibu bapak gurunya. Sehingga lembaga juga berperan membimbing atas pelaksanaannya.

Rudiyanto menyebutkan peran guru yang pertama, yang ditekankan dalam BDR di Pendidikan Anak Usia Dini adalah sejatinya keep in touch. Keep memiliki makna menjaga komunikasi dengan anak dengan berbagai macam cara. Touch, intinya memberikan komunikasi yang menyentuh yaitu semua aspek perkembangan yang itu biasa dilakukan di lembaga atau satuan PAUD-nya.

Rudiyanto menambahkan, selama tidak ada kegiatan di sekolah berdampak kepada 65% orangtua tidak dapat memberikan kontribusi iuran bulanan karena anak BDR. Oleh karena itu, berharap kepada pemerintah agar memperhatikan nasib tenaga pendidik PAUD sebab SDM PADU semuanya dari kalangan masyarakat.

Sekitar 2000an guru PAUD memenuhi gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka memberi dukungan pada sidang ke 7 yudicial review UU guru dan dosen. Pemohonnya adalah seorang guru PAUD, anggota HIMPAUDI yang sudah 11 tahun mengajar, yaitu Anisa Rosadi.

Seorang Guru PAUD yang menuntut disetarakannya hak-hak antara oleh guru PAUD formal dan non formal. Karena selama ini, hak yang diterima antara keduanya dinilai tidak adil. Padahal, tugas dan kewajibannya sama.

Misalnya, jaminan untuk mendapatkan sertifikasi guru, kesejahteraan seperti gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus lainnya. Dari UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru Paud non formal tidak disebut sebagai guru. Sehingga ini yang diajukan untuk ditinjau ulang ke Mahkamah Konstitusi.

“Mengajukan permohonan yudicial review untuk Undang-Undang guru dan dosen, yaitu pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1. Dimana hal itu kita anggap harusnya gak boleh ada diskriminasi,” sebut ketua PP Himpaudi Netty Herawati.

Selain pasal tersebut, ada beberapa pasal lain yang diajukan. Yaitu UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (pasal 1 angka 14, pasal 26 ayat 3) serta UUD 1945 pasal 28 ayat 1,2,3 dan 4. Pengajuan ini sudah dilakukan sejak 18 Desember 2018 lalu.

Kemarin, Selasa (2/4) sudah memasuki persidangan ketujuh. Ada beberapa ahli dari pemerintah yang memberikan keterangan, yaitu ahli pendidikan serta ahli hukum.

“Meskipun ahli dari pemerintah, tapi secara keilmuan tidak boleh ada perbedaan, namun ini terkait kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini terjadi karena pemerintah kebijakanya memang membedakan formal dan non formal. Sedangkan secara kelimuan tidak boleh membedakan antara keduanya,” sebut Netty.

Upaya hukum dilakukan karena beragam upaya yang sudah dicoba nyatanya tidak membuahkan hasil yang positif. Misalnya audiensi ke anggota DPR, biro hukum Kemendikbud, hingga menyurati presiden. Namun usaha tersebut tetap nihil. Karenanya, cara terakhir menjadi langkah terakhir yang dilakukan sejauh ini.

“Mengingat semua riset sudah menyebutkan. Bahkan ahli ekonom James Heckman (peraih nobel-universitas Chicago) dari seluruh jenjang pendidikan maka pendidikan anak di usia dini memiliki return of investmen paling tinggi. Oleh karena itu keberhasilan membangun sdm ditentukan oleh pondasinya . kami menghimbau negara mengikuti kebijakan-kebijakan di negara lain dimana meletakkan PAUD sebagai pangarus utama dalam pendidikannya,” sebut Netty.

Solidaritas dalam mendorong golnya permohonan ini memang besar. Setiap sidang selalu dihadiri ribuan guru PAUD. Termasuk kemarin yang mencapai 2.570 orang. DKI menjadi salah satu paling besar dengan 638 orang.

“Solidaritas ini terbangun dari rasa diskriminasi yang didapat secara bertahun-tahun. Jadi dukungan pun sangat besar,” kata Ketua Himpaudi DKI Jakarta Yufi AM Natakusumah.

Ada yang menyebut, perlakuan diskriminatif ini tidak lepas dari anggaran pemerintah yang tidak mencukupi. Yufi mengaku tidak mempermasalah itu. Namun dia melihat tidak adanya keadilan.

“Anggaran-anggaran diberikan kepada formal dulu. Ada sisa dikit baru diberikan kepada kami. Kami anggaran sisa-sisa itu. Jadi ini persoalan skala prioritas. Mungkin tahun ini sekian dulu, lalu tahun berikutnya sekian. Jadi semuanya berproses. ” sebut Yufi.

Sumber:
https://www.jawapos.com/jpg-today/03/04/2019/tuntut-kesetaraan-guru-paud/ diakses 4 / 4 / 2019

Pengujian UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1)] junctis UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2)]”

“Pemohon : Anisa Rosadi Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc., dan Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.”

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon dan Ahli Presiden (VII)

Bagi yang belum tahu, selain jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan (informal), PAUD dalam sistem Pendidikan kita dapat pula diselenggarakan dalam dua jalur yakni jalur formal dan non formal. Pembagian PAUD Formal dan Nonformal ini sudah diatur secara spesifik dalam Pasal 28 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Sisdiknas (UU Nomor 20 Tahun 2003). Bentuk satuan PAUD yang tergolong PAUD Formal adalah Taman Kanak – Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat. Sementara layanan PAUD yang tergolong PAUD Nonformal adalah Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat. Dengan begitu, ketika menyebut pendidik pada PAUD Nonformal, maka yang kita maksudkan adalah pendidik pada Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Setelah ditelusuri secara seksama, permasalahan kesejahteraan Pendidik PAUD Nonformal berakar pada hukum yang mengatur profesi guru itu sendiri. Undang-Undang Guru dan Dosen (Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005) sebagai satu-satunya payung hukum untuk melindungi hak seorang guru, ternyata sama sekali tidak mengakui pendidik PAUD Nonformal sebagai guru. Hal ini tergambar dari definisi dan kedudukan guru dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai berikut:

Pasal 1 angka (1) :
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi, peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah

Pasal 2 ayat (1)
Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang – undangan

Dengan berlakunya ketentuan tersebut, maka yang diakui sebagai guru dalam jenjang PAUD hanyalah pendidik pada PAUD Formal saja (TK dan RA). Sementara ratusan ribu pendidik lain yang mengajar pada PAUD Nonformal seperti KB, TPA dan SPS sama sekali tidak diakui sebagai guru. Lantaran tidak diakui sebagai guru, maka pendidik PAUD Nonformal tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Semua jaminan hak-hak profesi guru yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Guru dan Dosen sama sekali tidak dapat mereka akses. Mereka tidak akan pernah memperoleh gaji pokok yang layak dengan segala macam tunjangan melekat pada gaji. Mereka tidak mendapatkan jaminan pengembangan kompetensi diri sebagai guru. Dan yang paling menyedihkan buat mereka adalah setinggi apapun Pendidikan yang mereka tempuh mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program sertifikasi guru karena yang dapat mengikuti sertifikasi syaratnya haruslah guru sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen.

Atas dasar itulah Pendidik PAUD Nonformal mengajukan permohonan pengujian undang-undang (judicial review) atas dua pasal dalam Undang-undang Guru dan Dosen itu ke Mahkamah Konstitusi. Dengan Permohonan itu, mereka berharap agar Mahkamah Konstitusi terketuk hatinya untuk meluruskan norma hukum yang timpang menjadi lurus kembali dengan turut memasukkan mereka sebagai bagian dari definisi dan kedudukan guru dalam kedua pasal tersebut. Tujuan dasar mereka bukan pragmatis masalah kesejahteraan semata. Jika sekedar kesejahteraan saja, mereka dapat saja pindah ke jalur Pendidikan formal yang lebih terjamin haknya sebagaimana telah diusulkan beberapa pihak tapi mereka tidak pernah pikiran untuk melakukan hal itu. Yang mereka lakukan semata memohon agar negara memberikan mereka bekal yang cukup agar mereka dapat fokus memberikan yang terbaik untuk anak-anak didiknya.

Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa Permohonan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi ini bukanlah permohonan untuk membatalkan ketentuan tentang definisi dan kedudukan guru dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1). Tidak perlu pula muncul kekhawatiran pada sisi pendidik PAUD Formal bahwa permohonan ini bertujuan melucuti hak profesi mereka sebagai guru. Tidak demikian. Permohonan ini hanyalah meminta agar Mahkamah meluruskan pemaknaan atas definisi dan kedudukan guru yang selama ini berlaku secara parsial karena hanya mencakup Pendidik PAUD Formal saja agar diluruskan dengan mencakup pula pendidik PAUD Nonformal di dalamnya. Jika permohonan itu dikabulkan, tidak ada sedikitpun hak guru PAUD Formal yang akan dikurangi. Justru pendidik PAUD Formal semestinya turut bergembira karena anak-anak didik pada satuan PAUD Nonformal pada akhirnya akan mendapatkan pendidik yang lebih baik dari sebelumnya. Pendidik yang bisa fokus membimbing dan mendampingi mereka secara penuh tanpa sedikitpun khawatir atas ketidakpastian akan menimpa profesinya.

Oleh: Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.

Ketika mendengar kata PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) semacam playgroup dan sejenisnya, yang terbesit di pikiran kebanyakan orang tentulah soal biaya. Biaya sekolah di PAUD itu mahal. Saking mahalnya bahkan ada yang berseloroh kalau biaya sekolah di PAUD hari ini lebih mahal ketimbang biaya kuliah satu semester di Kampus. Karena itu ketika pendidik PAUD Nonformal menyuarakan kesejahteraan mereka ke Mahkamah Konstitusi banyak pihak yang memandang miring dan tidak percaya. Apa iya PAUD yang rata-rata berbiaya tinggi itu belum mensejahterakan para pendidiknya? Saya akui saya pun termasuk yang termakan prasangka ini pada awalnya. Sampai akhirnya saya memahami bahwa kesenjangan itu betul-betul ada dan bukan terjadi secara alamiah tetapi karena persoalan hukum pada tataran norma.

Isu PAUD yang ada di benak kebanyakan orang selama ini ternyata adalah layanan PAUD yang berada di kota-kota besar. PAUD yang punya nama besar lazimnya didirikan dengan badan hukum privat padat modal bahkan bekerja sama dengan satuan PAUD dari negara lain. Untuk PAUD yang semacam itu, kita tentu tidak perlu khawatir dengan kesejahteraan para pendidiknya karena memang sudah dijamin dengan baik. Tapi di luar itu ternyata ada pula PAUD lain pada jalur Nonformal yang didirikan masyarakat yang anak didiknya rata-rata berasal dari keluarga yang kurang mampu. Mereka inilah yang pendidiknya bernasib tidak menentu. Jumlah satuan PAUD Nonformal jauh lebih banyak lagi sampai ke pelosok-pelosok. Mereka mengisi ruang-ruang yang tidak mampu dijangkau satuan PAUD yang sudah mapan tadi. Sebenarnya negara sangat terbantu oleh peran mereka yang turut menjamin pemerataan hak atas Pendidikan bagi anak-anak usia dini. Sayangnya hak mereka sendiri tidak ada yang menjamin sama sekali.

Imbalan atas pengabdian mereka sangatlah jauh dari layak. Gaji yang mereka terima tidak layak untuk ukuran seorang guru. Meski begitu, tidak pernah terbesit di pikiran mereka untuk menaikkan kesejahteraan dengan membebankan biaya kepada peserta didiknya. Beberapa satuan PAUD Nonformal bahkan tidak menentukan tarif iuran bagi peserta didiknya. Mereka menerima pembiayaan seikhlasnya. Untuk urusan biaya operasional, pengelola PAUD Nonformal sering menanggungnya dari kantong pribadi. Hal ini sudah biasa bagi satuan PAUD Nonformal dan sudah bukan cerita baru lagi.

Ada kalanya bantuan insentif datang meringankan beban para pendidiknya. Sayangnya insentif itu tidak turun setiap bulan, melainkan setahun sekali. Jumlahnya bervariasi untuk setiap daerah dan itupun tidak semua pendidik PAUD mendapatkannya. Salah satu pendidik PAUD Nonformal bercerita bahwa pernah suatu waktu ia mendapatkan bantuan insentif. Besaran yang didapat tahun itu adalah Rp 600,000,- (enam ratus ribu rupiah). Dari total 5 (lima) pendidik PAUD yang mengajar di tempatnya, cuma dia seorang yang dapat insentif. Uang itu tidak dinikmatinya sendiri, melainkan dibagi rata bersama 4 (empat) rekannya yang lain plus satu orang penjaga sekolah.

Pendidik PAUD Nonformal di daerah lain juga menerapkan hal yang sama. Di suatu daerah bahkan menerapkan pembagian merata dalam satu kecamatan. Setiap kali pendidik PAUD Nonformal se-kecamatan menerima insentif, mereka berinisiatif mengumpulkan seluruh uangnya. Total uang yang terkumpul itu kemudian dibagi rata bersama seluruh pendidik PAUD se-kecamatan yang tidak dapat insentif tahunan. Mereka seolah tidak peduli berapa yang akan mereka dapat pada akhir pembagian itu. Yang terpenting semua dapat merasakan insentif secara merata. Kira-kira bisa dibayangkan bagaimana keadaan mereka dalam menjalani profesi ini.