Kategori: Uncategorized

Kegiatan Prajambore kemarin (11/3) yang dilatih dari TNI AD tentunya memberi perbekalan semangat dan pencerahan bagi calon trainers HIMPAUDI untuk menghadapi JAMBORE KEDUA WILAYAH HIMPAUDI PROVINSI JAWA BARAT 26-29 Juni nanti.

Pagi yang cukup dingin di dataran tinggi Lembang membuka aktivitas Training of HIMPAUDI Leadership Trainers diikuti 138 peserta dari kota/kabupaten di Jawa Barat, terang Ibu Lela, bagian administrasi. Dengan para pembimbing organik dari PW Himpaudi Jabar yaitu Ibu Nurlaeli, Ibu Widayati, Ibu Jamila, dan Pak Teha Sugiyo yang juga disokong penuh oleh Tim Korps Protokoler Universitas Pendidikan Indonesia.

Acara yang berlangsung pukul 09.00 – 16:30 pelatihan yang dimaksudkan untuk persiapan ini dilatih oleh Tim Latih PUSDIKKU KODIKLAT TNI Angkatan Darat. Beberapa kegiatan praktek memasang tenda, tali temali dan teori-teori disampaikan di tengah-tengah Zona A, Bumi Perkemahan Cikole – Lembang ini.

Koordinator Tim Latih PUSDIKKU KODIKLAT TNI Angkata Darat, Lettu Cku. Taufiq Hidayat, sangat piawai menyampaikan materi Teknik Survival yang sangat diperlukan dalam berbagai keadaan. Disambung materi pembuatan kompor mini dengan bahan bakar spirtus dari kaleng soft drink yang sangat antusias disimak peserta oleh tim latih PUSDIKKU, Hendra Surya.

Bagitu serunya acara ini, entah akan lebih seru lagi ketika JAMBORE KEDUA WILAYAH HIMPAUDI PROVINSI JAWA BARAT dilaksanakan. Jadi segera mendaftar ke kordinator kecamatan di kota / kabupaten Anda!

Foto lain bisa di lihat di www.facebook.com/himpaudijabar

(Laporan: Kang Aridh)

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) merupakan jembatan untuk menunjukkan keunikan setiap anak. Anak diajak belajar sambil bermain. Selain itu anak juga diajari tentang aneka ragam Budaya Nusantara.

Menurut pakar pendidikan Dr. Arif Rahman, bermain merupakan sarana pendidikan anak usia dini. Anak mengeksplorasi, menemukan, memanfaatkan dan menyimpulkan benda di sekitarnya sambil bermain. Bermain sambil belajar pada pendidikan anak usia dini dengan gampangnya sering diabaikan, karena tuntutan anak bisa cepat membaca, menulis dan berhitung.

Penyelenggaraan PAUD di Indonesia disebut oleh Dr Arif Rahman idealnya mencakup aspek �Holistik dan Integratif�. Artinya pendidikan PAUD bukan semata menstimulasi kecerdasan anak secara komprehensif dan pengasuhan terhadap anak. Pendidikan anak usia dini di Indonesia juga menambahkan pelatihan untuk mengembangkan potensi kecerdasan spiritual.

Sementara itu di tempat terpisah, Ketua Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Jabar, Anna Anggraeni menyatakan kesadaran masyarakat untuk memberikan pendidikan pada anak usia dini sudah semakin membaik. Hal itu sejalan dengan gerakan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang digalakkan pemerintah. Hanya kesadaran tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) yang memenuhi syarat.

Anna Anggraeni selaku Ketua Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Jabar menjelaskan, hal itu terjadi karena adanya persepsi dan cara pandang yang salah dari masyarakat. Mencampuradukkan pendidikan dengan nilai bisnis. Menganggap PAUD menjadi lahan peluang untuk mencari uang. Yang paling fatal, bila latar belakang pendidik tidak memahami kurikulum tumbuh kembang anak, keunikan anak dan perkembangan inovasi model pembelajaran. Padahal, PAUD merupakan fasilitator yang menjembatani keunikan setiap anak. Anak dalam satu kesempatan bisa mendapat multikecerdasan.

Menyadari segala keterbatasan tersebut, Himpaudi selaku organisasi profesi yang beranggotan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD sudah membentuk pengurus mulai dari tingkat wilayah, kab./kota, dan ranting beberapa kecamatan yang satu sama lain saling berhubungan secara sinergis.

Hal itu bertujuan untuk peningkatan mutu pendidik dan saling melengkapi. Sesuai visi Himpaudi tahun 2015 menjadikan pendidik yang profesional, tangguh, berakhlak mulia, dan disyaratkan berlatar belakang S-1.

Sementara untuk percepatan sosialisasi dan peningkatan mutu pendidik, Himpaudi mengadakan pelatihan bagi para guru PAUD se Jawa Barat.

“Respons di daerah sangat mengharukan. Mereka sangat haus ilmu dan pembelajaran. Sungguh, percepatan pelayanan yang kita berikan harus kita jaga bersama untuk kualitas pendidik tutor di lapangan,” ujar Anna.

“Pelatihan swadaya pernah kami lakukan di PAUD terbuka Bina Insani. Pada kesempatan itu, para pengurus melakukan temu pimpinan daerah dengan inovasi kemasan kegiatan. “Bukan hanya sharing, character building, tetapi juga pemberian materi pendidik PAUD dari Jakarta,” ujarnya. Peserta juga memeroleh materi-materi tentang penanaman budi luhur oleh pembina Bina Insani. “Semua itu diupayakan untuk mengupas sentuhan hati kiprah dan tugas profesi pendidik PAUD,” imbuhnya.

Selain itu, Himpaudi berupaya keras melalui semua komponen untuk menjaga kesinambungan PAUD nonformal dan PAUD informal, antara lain para tutor, keluarga, ibu dan bapak pengasuh, serta anggota keluarga lainnya termasuk nenek, kakek, agar kesinambungan pendidikan dengan kemasan iman dan takwa tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di rumah dan di lingkungan anak tersebut berada.

“Memang masih perlu adanya sosialisasi dan kesadaran semua pihak. Apalagi anak peniru ulung dan sangat membutuhkan rasa aman dan nyaman serta keteladanan dari sekitarnya,” ujar Anna

Panduan kegiatan PAUD ini disesuaikan dengan tumbuh kembang dan dikemas dalam suasana bermain sambil belajar. Tidak lagi dengan sistem klasikal. Pendekatan lingkaran dan sentra ini didesain untuk memenuhi identitas anak bermain, mampu melahirkan minat yang pada akhirnya menumbuhkan minat pada keaksaraan. Jadi bukan dengan cara calistung (baca tulis hitung, red).

“Jadi, tuntutan orang tua yang merasa bangga dan menuntut anak usia dini mahir calistung bukan lagi cara pandang tepat. Selain belum waktunya, juga melanggar hak anak bermain. Efeknya, akan menimbulkan kejenuhan dini pada anak. Biasanya terlihat pada usia anak kelas 4 SD dan seterusnya,” tutur Anna.

Perihal syarat sebuah lembaga PAUD yang ideal, Anna menyebutkan niat sebagai landasan awal. Sementara pengelolanya bisa PAUD nonformal, TPA, kelompok bermain, SPS yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan dan berbadan hukum. Dapat pula oleh orsos dan organisasi wanita yang memiliki susunan pengurus, pendidik yang berlatar belakang yang disyaratkan, rencana tahunan, semester, bulanan, dan harian.

Salah satu pemenuhan hak pendidikan sejak dini pada usia 3-5 tahun yang kemudian dilakukan masyarakat dan pemerintah yaitu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Didalam pelaksanaannya, setiap kelurahan yang ada di Indonesia didorong untuk memiliki minimal satu PAUD. PAUD merupakan alternatif pemenuhan hak pendidikan selain Taman Kanak-Kanak (TK) atau Taman Pendidikan Alqur�an (TPA).(depsos)

BANDUNG, PR. Peningkatan kompetensi tenaga pengajar pendidikan anak usia dini (PAUD) akan menjadi salah satu fokus utama pada Musyawarah Wilayah I Himpaudi Jabar, 12 Oktober mendatang. Peningkatan kualitas tenaga pengajar itu berupa pengembangan potensi dan keahlian para guru PAUD.

“Saut ini, kebanyakan tenaga pengajar berlatar belakang pendidikan SMA. Harapannya, ke depan para tenaga pengajar PAUD minimal lulusan D-4 atau bahkan S-i,” ujar Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Jawa Barat Hj. Anna Anggraeni saat berkunjung ke kantor “PR”, Jln. Asia Afrika N0.77, Bandung, Jumat (1/10).

Harapan itu, kata Anna, bertujuan untuk memperketat pendirian PAUD agar sesuai dengan standar kurikulum sehingga perhatian masyarakat akan bertambah seiring pengelolaan PAUD secara profesional.

Meskipun demikian, menurut dia, Himpaudi Jabar juga berupaya menambah terapan unsur-unsur budaya dan juga kearifan lokal NTtng nantina diemban para pengajar. Pendidikanetika dan kebudayaan lokal itu harus diterapkan demi membentuk pola pikir generasi muda yang tetap melestarikan budaya lokal.

“Untuk mendukung hal itu, kami selalu mengadakan pertemuan rutin dengan para pengajar di Saung Angklung Mang Udjo, sekaligus melakukan pengenalan, pelatihan, dan pendalaman pendidikan budaya,” ucap Anna.

Pemimpin Umum Pikiran Rakyat H. Syafik Umar menga-takan. Grup “PRakan terus berupaya mengawal pendidikan mulai dari tingkat usia dini hingga pendidikan tinggi. “Sinergi antara PR dan Himpaudi harus terus dijaga. Kami akan mendukung langkah-langkah peningkatan PAUD,” tuturnya.

Menurut Syafik, media massa sudah selayaknya menyediakan tempat khusus bagi pendidikan. Banyak informasi pendidikan yang dibutuhkan pembaca harus dapat diakomodasi oleh media cetak maupun elektronik.

Syafik pun menegaskan, selain halaman khusus pendidikan, ada suplemen tambahan seperti Belia, Kampus, Cakrawala, atau Percil yang juga bertujuan mengakomodasi porsi-porsi pendidikan.

Sumber: http://bataviase.co.id/node/403359

Sektor Pendidikan, merupakan pilar utama program pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas). Disusul sektor kesehatan dan pertanian. Untuk memberhasilkan program tersebut, Bupati Humbahas Drs Maddin Sihombing Msi membuat program misi kerja, yakni, meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kerja Sumber Daya Manusia (SDM).

Pada APBD Humbahas Tahun Anggaran 2009, untuk urusan pendidikan, dialokasikan total dana 23,59 persen dari realilasi belanja Rp378.495.284.372.

“Honorku hanya Rp50 per bulan, itupun bisa saya terima sekali dalam setahun dari Dinas Pendidikan. Kalau untuk menutupi balas jasa saya, terpaksa diambil dari uang sekolah anak-anak. Itupun hanya Rp100 ribu per bulan,” ungkap M br Simamora, Rabu 1 September 2010 yang sambil berjalan mengiring sejumlah siswanya untuk pulang kerumah masing masing, di Desa Sosor Gonting.

Ironisnya lagi, honor tersebut bukan diterima langsung setiap bulan. Namun, honor setiap bulan itu, baru bisa diterimanya pada akhir tahun. Sehingga, untuk membayar jasa yang diberikannya, ia terpaksa hanya menerima honor tunai dari uang sekolah para pelajar PAUD.

Walaupun jumlahnya tak seberapa yang Rp100.000 per bulan, M br Simamora, yang hanya lulus dari SMA ini mengaku tetap tabah dan sabar untuk mengajar para pelajarnya.

Untuk tempat belajar para siswa PAUD di desanya, M br Simamora menuturkan, mereka menempati sebuah bangunan gereja di desa itu melalui kesepakatan kepala desa dengan tokoh agama setempat. Akan tetapi, lanjutnya, untuk sarana pendukung belajar mengajar, PAUD Agape tersebut juga tidak pernah mendapat bantuan alat peraga dan alat bermain pelajar dari Dinas Pendidikan Humbahas.

“Semua sarana belajar mengajar dan alat bermain sekolah yang membiayai. Semua dibimbing oleh kepala desa kami. Untungnya, kami bisa mandiri dengan memamfaatkan uang yang ada,” ujarnya.

Ditanya soal honor yang diterimanya setiap bulan apakah mencukupi, boru Simamora itu mengakui sangat tidak cukup. Mau kemana uang Rp100 ribu itu bisa mencukupi. Saya sudah berumahtangga, dengan uang sebesar itu, bisanya untuk beli apa dalam sebulan. Jelas tidak cukuplah,” cetusnya.

Dia mengaku, akan tetap mengajar di sekolah PAUD tersebut walau dengan honor yang tidak memadai. “ Walau dengan honor yang tidak cukup. Saya akan terus mengajar anak anak di desa saya ini. Cita cita saya, semoga anak anak yang bina nanti kelak berhasil dan berpendidikan tinggi. Kalau mereka sukses, mudah mudahan desa kami ini diingat,” tuturnya.

Sementara itu, disaat bersamaan, 4 pelajar PAUD Agape saat diwawancara dihadapan gurunya boru Simamora itu yang masing masing bernama, Esra Lesteria Purba, 5, Mai Purba, 5, Boy Purba, 5,  Perdi Purba, 5, mengatakan, mereka setiap hari harus berjalan kaki sejauh 2 kilometer ke sekolah masing masing.

Keempat pelajar ini, hanya mengenakan pakaian biasa. Bahkan, salah satu pelajar diantara mereka, Boy Purba mengaku pakaian dalam stelan jas yang sedang dipakainya merupakan pakaian bekas alias pakaian import bekas, yang sengaja dibeli orangtuanya dari pasar. “Baju jasku ini dibeli mamakku dari Onan (pasar) tapi Burjer (pakaian bekas),” ujar Boy Purba tersipu. Yang penting aku bisa sekolahlah�, katanya lagi.

Bukan hanya baju sekolah para pelajar PAUD ini saja yang tampak usang. Tas sekolah yang saat itu dibawa mereka juga tampak sudah koyak koyak. Didalam tas mereka, hanya tampak sebuah buku tulis, pensil dan penghapus. Melihat kemauan kuat belajar dan sekolah para pelajar yang masuk kategori kelas nol ini, sudah selayaknya Pemkab Humbahas benar benar memperhatikan kondisi tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Humbahas, Pensus Sihombing, saat akan dikonfirmasi, Rabu 1 September 2010 di kantornya, terkait alokasi honor guru PAUD dan bantuan alat peraga tersebut, tidak berada ditempat. Ironisnya lagi, mobil bus sekolah BB 7002 D yang dari bantuan pemerintah pusat sama sekali tidak digunakan. (gs)

Sumber: EKSPOSnews, 3 September 2010

1. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang pentingnya tumbuh kembang anak usia dini kepada para pengambil kebijakan, orang tua, masyarakat termasuk tokoh dan pemuka masyarakat, pengelola lembaga pelayanan dan media massa, sehingga komitmen nasional untuk memberikan pelayanan esensial bagi anak usia dini dapat ditingkatkan.
2. Mengupayakan agar semua “bendera-bendera” sektor tetap dihargai dan dipertahankan sehingga kepemilikan dari lembaga baru ini menjadi milik bersama dengan pembagian tugas yang jelas sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sektor.
3. Melakukan penataan ulang dari sistim perencanaan dan alokasi pembiayaan yang memungkinkan semua sektor terkait untuk melaksanakan pelayanan PP-AUD holistik integratif yang dapat disetujui oleh Bappenas, Departemen Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Perlu kejelasan peran dari masing-masing pemangku kepentingan terutama dikaitkan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja oleh pemerintah.
5. Menyusun ketentuan tentang kebutuhan kader dan atau tenaga pengelola baik secara kuantitas maupun kualitas agar mampu memberikan pelayanan PP-AUD holistik integratif berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari kelima komponen pelayanan (gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan).
6. Sektor-sektor yang terlibat baik di tingkat pusat maupun daerah perlu membuat prosedur operasional standar bersama tentang peran dan fungsi dari masing-masing terutama yang berkaitan dengan perencanaan, dukungan penganggaran, monitoring, dan evaluasi serta pemberian bantuan teknis.
7. Dalam meningkatkan kompetensi dan komitmen tenaga pengelola dan kader di garis terdepan diperlukan kerjasama lintas ilmu dari berbagai bidang keilmuwan antara lain ahli gizi, dokter dibantu oleh bidan atau perawat, sarjana pendidikan anak usia dini dan psikolog di tingkat kecamatan.
8. Tugas tim terpadu di tingkat kecamatan:
   • melakukan seleksi terhadap kader dan tenaga pengelola,
   • melakukan pelatihan untuk mencapai kualitas pelayanan minimal,
   • melakukan pendampingan pada waktu kader atau tenaga pengelola bekerja,
   • melakukan monitoring dan evaluasi dari kinerja kader dan tenaga pengelola serta
   • peningkatan profesionalitas berkelanjutan.
9. Di tingkat kabupaten/kota dibentuk tim multi disiplin dengan tingkat kualifikasi akademik dan kompetensi yang lebih tinggi, dan mereka yang akan bertindak sebagai master trainers dan juga penjaga proses penjaminan mutu (quality assurance) dan jumlah mereka disesuaikan dengan beban kerja. Sedangkan di tingkat propinsi disediakan dukungan (backstopping) dari perguruan tinggi.

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK

Pengurus Wilayah HIMPAUDI Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih, jazzakumullahu khairan katsiran untuk partisipasi aktif dalam Lomba Paduan Suara dan pelatihan pada  Citra Dinamika Ketiga HIMPAUDI Jawa Barat di Graha Manggala Siliwangi Bandung, tanggal 14-17 April 2011. Saksikan suasananya di video berikut ini

Gerakan Hati Menyempurnakan Budi Pekerti (GHMBP) dimulai Jam 08:20 Hari Jumat, 20 Mei 2011. Ikuti perkembangan gerakan ini di setiap individu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan tangar #PAUD_ghmbp Follow Twitternya @himpaudijabar