Bulan: Oktober 2011

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) merupakan jembatan untuk menunjukkan keunikan setiap anak. Anak diajak belajar sambil bermain. Selain itu anak juga diajari tentang aneka ragam Budaya Nusantara.

Menurut pakar pendidikan Dr. Arif Rahman, bermain merupakan sarana pendidikan anak usia dini. Anak mengeksplorasi, menemukan, memanfaatkan dan menyimpulkan benda di sekitarnya sambil bermain. Bermain sambil belajar pada pendidikan anak usia dini dengan gampangnya sering diabaikan, karena tuntutan anak bisa cepat membaca, menulis dan berhitung.

Penyelenggaraan PAUD di Indonesia disebut oleh Dr Arif Rahman idealnya mencakup aspek �Holistik dan Integratif�. Artinya pendidikan PAUD bukan semata menstimulasi kecerdasan anak secara komprehensif dan pengasuhan terhadap anak. Pendidikan anak usia dini di Indonesia juga menambahkan pelatihan untuk mengembangkan potensi kecerdasan spiritual.

Sementara itu di tempat terpisah, Ketua Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Jabar, Anna Anggraeni menyatakan kesadaran masyarakat untuk memberikan pendidikan pada anak usia dini sudah semakin membaik. Hal itu sejalan dengan gerakan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang digalakkan pemerintah. Hanya kesadaran tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) yang memenuhi syarat.

Anna Anggraeni selaku Ketua Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Jabar menjelaskan, hal itu terjadi karena adanya persepsi dan cara pandang yang salah dari masyarakat. Mencampuradukkan pendidikan dengan nilai bisnis. Menganggap PAUD menjadi lahan peluang untuk mencari uang. Yang paling fatal, bila latar belakang pendidik tidak memahami kurikulum tumbuh kembang anak, keunikan anak dan perkembangan inovasi model pembelajaran. Padahal, PAUD merupakan fasilitator yang menjembatani keunikan setiap anak. Anak dalam satu kesempatan bisa mendapat multikecerdasan.

Menyadari segala keterbatasan tersebut, Himpaudi selaku organisasi profesi yang beranggotan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD sudah membentuk pengurus mulai dari tingkat wilayah, kab./kota, dan ranting beberapa kecamatan yang satu sama lain saling berhubungan secara sinergis.

Hal itu bertujuan untuk peningkatan mutu pendidik dan saling melengkapi. Sesuai visi Himpaudi tahun 2015 menjadikan pendidik yang profesional, tangguh, berakhlak mulia, dan disyaratkan berlatar belakang S-1.

Sementara untuk percepatan sosialisasi dan peningkatan mutu pendidik, Himpaudi mengadakan pelatihan bagi para guru PAUD se Jawa Barat.

“Respons di daerah sangat mengharukan. Mereka sangat haus ilmu dan pembelajaran. Sungguh, percepatan pelayanan yang kita berikan harus kita jaga bersama untuk kualitas pendidik tutor di lapangan,” ujar Anna.

“Pelatihan swadaya pernah kami lakukan di PAUD terbuka Bina Insani. Pada kesempatan itu, para pengurus melakukan temu pimpinan daerah dengan inovasi kemasan kegiatan. “Bukan hanya sharing, character building, tetapi juga pemberian materi pendidik PAUD dari Jakarta,” ujarnya. Peserta juga memeroleh materi-materi tentang penanaman budi luhur oleh pembina Bina Insani. “Semua itu diupayakan untuk mengupas sentuhan hati kiprah dan tugas profesi pendidik PAUD,” imbuhnya.

Selain itu, Himpaudi berupaya keras melalui semua komponen untuk menjaga kesinambungan PAUD nonformal dan PAUD informal, antara lain para tutor, keluarga, ibu dan bapak pengasuh, serta anggota keluarga lainnya termasuk nenek, kakek, agar kesinambungan pendidikan dengan kemasan iman dan takwa tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di rumah dan di lingkungan anak tersebut berada.

“Memang masih perlu adanya sosialisasi dan kesadaran semua pihak. Apalagi anak peniru ulung dan sangat membutuhkan rasa aman dan nyaman serta keteladanan dari sekitarnya,” ujar Anna

Panduan kegiatan PAUD ini disesuaikan dengan tumbuh kembang dan dikemas dalam suasana bermain sambil belajar. Tidak lagi dengan sistem klasikal. Pendekatan lingkaran dan sentra ini didesain untuk memenuhi identitas anak bermain, mampu melahirkan minat yang pada akhirnya menumbuhkan minat pada keaksaraan. Jadi bukan dengan cara calistung (baca tulis hitung, red).

“Jadi, tuntutan orang tua yang merasa bangga dan menuntut anak usia dini mahir calistung bukan lagi cara pandang tepat. Selain belum waktunya, juga melanggar hak anak bermain. Efeknya, akan menimbulkan kejenuhan dini pada anak. Biasanya terlihat pada usia anak kelas 4 SD dan seterusnya,” tutur Anna.

Perihal syarat sebuah lembaga PAUD yang ideal, Anna menyebutkan niat sebagai landasan awal. Sementara pengelolanya bisa PAUD nonformal, TPA, kelompok bermain, SPS yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan dan berbadan hukum. Dapat pula oleh orsos dan organisasi wanita yang memiliki susunan pengurus, pendidik yang berlatar belakang yang disyaratkan, rencana tahunan, semester, bulanan, dan harian.

Salah satu pemenuhan hak pendidikan sejak dini pada usia 3-5 tahun yang kemudian dilakukan masyarakat dan pemerintah yaitu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Didalam pelaksanaannya, setiap kelurahan yang ada di Indonesia didorong untuk memiliki minimal satu PAUD. PAUD merupakan alternatif pemenuhan hak pendidikan selain Taman Kanak-Kanak (TK) atau Taman Pendidikan Alqur�an (TPA).(depsos)

BANDUNG, PR. Peningkatan kompetensi tenaga pengajar pendidikan anak usia dini (PAUD) akan menjadi salah satu fokus utama pada Musyawarah Wilayah I Himpaudi Jabar, 12 Oktober mendatang. Peningkatan kualitas tenaga pengajar itu berupa pengembangan potensi dan keahlian para guru PAUD.

“Saut ini, kebanyakan tenaga pengajar berlatar belakang pendidikan SMA. Harapannya, ke depan para tenaga pengajar PAUD minimal lulusan D-4 atau bahkan S-i,” ujar Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Jawa Barat Hj. Anna Anggraeni saat berkunjung ke kantor “PR”, Jln. Asia Afrika N0.77, Bandung, Jumat (1/10).

Harapan itu, kata Anna, bertujuan untuk memperketat pendirian PAUD agar sesuai dengan standar kurikulum sehingga perhatian masyarakat akan bertambah seiring pengelolaan PAUD secara profesional.

Meskipun demikian, menurut dia, Himpaudi Jabar juga berupaya menambah terapan unsur-unsur budaya dan juga kearifan lokal NTtng nantina diemban para pengajar. Pendidikanetika dan kebudayaan lokal itu harus diterapkan demi membentuk pola pikir generasi muda yang tetap melestarikan budaya lokal.

“Untuk mendukung hal itu, kami selalu mengadakan pertemuan rutin dengan para pengajar di Saung Angklung Mang Udjo, sekaligus melakukan pengenalan, pelatihan, dan pendalaman pendidikan budaya,” ucap Anna.

Pemimpin Umum Pikiran Rakyat H. Syafik Umar menga-takan. Grup “PRakan terus berupaya mengawal pendidikan mulai dari tingkat usia dini hingga pendidikan tinggi. “Sinergi antara PR dan Himpaudi harus terus dijaga. Kami akan mendukung langkah-langkah peningkatan PAUD,” tuturnya.

Menurut Syafik, media massa sudah selayaknya menyediakan tempat khusus bagi pendidikan. Banyak informasi pendidikan yang dibutuhkan pembaca harus dapat diakomodasi oleh media cetak maupun elektronik.

Syafik pun menegaskan, selain halaman khusus pendidikan, ada suplemen tambahan seperti Belia, Kampus, Cakrawala, atau Percil yang juga bertujuan mengakomodasi porsi-porsi pendidikan.

Sumber: http://bataviase.co.id/node/403359

Sektor Pendidikan, merupakan pilar utama program pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas). Disusul sektor kesehatan dan pertanian. Untuk memberhasilkan program tersebut, Bupati Humbahas Drs Maddin Sihombing Msi membuat program misi kerja, yakni, meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kerja Sumber Daya Manusia (SDM).

Pada APBD Humbahas Tahun Anggaran 2009, untuk urusan pendidikan, dialokasikan total dana 23,59 persen dari realilasi belanja Rp378.495.284.372.

“Honorku hanya Rp50 per bulan, itupun bisa saya terima sekali dalam setahun dari Dinas Pendidikan. Kalau untuk menutupi balas jasa saya, terpaksa diambil dari uang sekolah anak-anak. Itupun hanya Rp100 ribu per bulan,” ungkap M br Simamora, Rabu 1 September 2010 yang sambil berjalan mengiring sejumlah siswanya untuk pulang kerumah masing masing, di Desa Sosor Gonting.

Ironisnya lagi, honor tersebut bukan diterima langsung setiap bulan. Namun, honor setiap bulan itu, baru bisa diterimanya pada akhir tahun. Sehingga, untuk membayar jasa yang diberikannya, ia terpaksa hanya menerima honor tunai dari uang sekolah para pelajar PAUD.

Walaupun jumlahnya tak seberapa yang Rp100.000 per bulan, M br Simamora, yang hanya lulus dari SMA ini mengaku tetap tabah dan sabar untuk mengajar para pelajarnya.

Untuk tempat belajar para siswa PAUD di desanya, M br Simamora menuturkan, mereka menempati sebuah bangunan gereja di desa itu melalui kesepakatan kepala desa dengan tokoh agama setempat. Akan tetapi, lanjutnya, untuk sarana pendukung belajar mengajar, PAUD Agape tersebut juga tidak pernah mendapat bantuan alat peraga dan alat bermain pelajar dari Dinas Pendidikan Humbahas.

“Semua sarana belajar mengajar dan alat bermain sekolah yang membiayai. Semua dibimbing oleh kepala desa kami. Untungnya, kami bisa mandiri dengan memamfaatkan uang yang ada,” ujarnya.

Ditanya soal honor yang diterimanya setiap bulan apakah mencukupi, boru Simamora itu mengakui sangat tidak cukup. Mau kemana uang Rp100 ribu itu bisa mencukupi. Saya sudah berumahtangga, dengan uang sebesar itu, bisanya untuk beli apa dalam sebulan. Jelas tidak cukuplah,” cetusnya.

Dia mengaku, akan tetap mengajar di sekolah PAUD tersebut walau dengan honor yang tidak memadai. “ Walau dengan honor yang tidak cukup. Saya akan terus mengajar anak anak di desa saya ini. Cita cita saya, semoga anak anak yang bina nanti kelak berhasil dan berpendidikan tinggi. Kalau mereka sukses, mudah mudahan desa kami ini diingat,” tuturnya.

Sementara itu, disaat bersamaan, 4 pelajar PAUD Agape saat diwawancara dihadapan gurunya boru Simamora itu yang masing masing bernama, Esra Lesteria Purba, 5, Mai Purba, 5, Boy Purba, 5,  Perdi Purba, 5, mengatakan, mereka setiap hari harus berjalan kaki sejauh 2 kilometer ke sekolah masing masing.

Keempat pelajar ini, hanya mengenakan pakaian biasa. Bahkan, salah satu pelajar diantara mereka, Boy Purba mengaku pakaian dalam stelan jas yang sedang dipakainya merupakan pakaian bekas alias pakaian import bekas, yang sengaja dibeli orangtuanya dari pasar. “Baju jasku ini dibeli mamakku dari Onan (pasar) tapi Burjer (pakaian bekas),” ujar Boy Purba tersipu. Yang penting aku bisa sekolahlah�, katanya lagi.

Bukan hanya baju sekolah para pelajar PAUD ini saja yang tampak usang. Tas sekolah yang saat itu dibawa mereka juga tampak sudah koyak koyak. Didalam tas mereka, hanya tampak sebuah buku tulis, pensil dan penghapus. Melihat kemauan kuat belajar dan sekolah para pelajar yang masuk kategori kelas nol ini, sudah selayaknya Pemkab Humbahas benar benar memperhatikan kondisi tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Humbahas, Pensus Sihombing, saat akan dikonfirmasi, Rabu 1 September 2010 di kantornya, terkait alokasi honor guru PAUD dan bantuan alat peraga tersebut, tidak berada ditempat. Ironisnya lagi, mobil bus sekolah BB 7002 D yang dari bantuan pemerintah pusat sama sekali tidak digunakan. (gs)

Sumber: EKSPOSnews, 3 September 2010

1. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang pentingnya tumbuh kembang anak usia dini kepada para pengambil kebijakan, orang tua, masyarakat termasuk tokoh dan pemuka masyarakat, pengelola lembaga pelayanan dan media massa, sehingga komitmen nasional untuk memberikan pelayanan esensial bagi anak usia dini dapat ditingkatkan.
2. Mengupayakan agar semua “bendera-bendera” sektor tetap dihargai dan dipertahankan sehingga kepemilikan dari lembaga baru ini menjadi milik bersama dengan pembagian tugas yang jelas sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sektor.
3. Melakukan penataan ulang dari sistim perencanaan dan alokasi pembiayaan yang memungkinkan semua sektor terkait untuk melaksanakan pelayanan PP-AUD holistik integratif yang dapat disetujui oleh Bappenas, Departemen Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Perlu kejelasan peran dari masing-masing pemangku kepentingan terutama dikaitkan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja oleh pemerintah.
5. Menyusun ketentuan tentang kebutuhan kader dan atau tenaga pengelola baik secara kuantitas maupun kualitas agar mampu memberikan pelayanan PP-AUD holistik integratif berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari kelima komponen pelayanan (gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan).
6. Sektor-sektor yang terlibat baik di tingkat pusat maupun daerah perlu membuat prosedur operasional standar bersama tentang peran dan fungsi dari masing-masing terutama yang berkaitan dengan perencanaan, dukungan penganggaran, monitoring, dan evaluasi serta pemberian bantuan teknis.
7. Dalam meningkatkan kompetensi dan komitmen tenaga pengelola dan kader di garis terdepan diperlukan kerjasama lintas ilmu dari berbagai bidang keilmuwan antara lain ahli gizi, dokter dibantu oleh bidan atau perawat, sarjana pendidikan anak usia dini dan psikolog di tingkat kecamatan.
8. Tugas tim terpadu di tingkat kecamatan:
   • melakukan seleksi terhadap kader dan tenaga pengelola,
   • melakukan pelatihan untuk mencapai kualitas pelayanan minimal,
   • melakukan pendampingan pada waktu kader atau tenaga pengelola bekerja,
   • melakukan monitoring dan evaluasi dari kinerja kader dan tenaga pengelola serta
   • peningkatan profesionalitas berkelanjutan.
9. Di tingkat kabupaten/kota dibentuk tim multi disiplin dengan tingkat kualifikasi akademik dan kompetensi yang lebih tinggi, dan mereka yang akan bertindak sebagai master trainers dan juga penjaga proses penjaminan mutu (quality assurance) dan jumlah mereka disesuaikan dengan beban kerja. Sedangkan di tingkat propinsi disediakan dukungan (backstopping) dari perguruan tinggi.

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK

Pengurus Wilayah HIMPAUDI Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih, jazzakumullahu khairan katsiran untuk partisipasi aktif dalam Lomba Paduan Suara dan pelatihan pada  Citra Dinamika Ketiga HIMPAUDI Jawa Barat di Graha Manggala Siliwangi Bandung, tanggal 14-17 April 2011. Saksikan suasananya di video berikut ini

Gerakan Hati Menyempurnakan Budi Pekerti (GHMBP) dimulai Jam 08:20 Hari Jumat, 20 Mei 2011. Ikuti perkembangan gerakan ini di setiap individu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan tangar #PAUD_ghmbp Follow Twitternya @himpaudijabar

Deklarasi Bilabong “Gema Mutu PAUD Indonesia” di tandatangani di Kabupaten Bogor, 22 Desember 2008 oleh Pengurus Wilayah HIMPAUDI Jawa Barat berserta Ketua-ketua Pengurus Daerah HIMPAUDI.

satu: Penyelenggaraan PAUD di Indonesia Harus Menjunjung Tinggi Pencapaian Mutu
dua: Penyelenggaraan PAUD di Indonesia Harus Menjaga Hak-hak dan Keselamatan Anak
tiga: Penyelenggaraan PAUD di Indonesia Harus Mengakui Harkat, Martabat, dan Kesejahteraan Pendidiknya.
empat: Penyelenggaraan PAUD di INdonesia Harus diselenggarakan dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas
lima: Penyelenggaraan PAUD di Indonesia harus didukung oleh semua pihak
enam: penyelenggaraan PAUD di INdonesia berlandaskan nilai-nilai Imtaq, Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya yang luhur
tujuh: penyelenggaraan PAUD di Indonesia Harus menjadi Landasan Pembangunan Pendidikan Nasional dan Pembangunan Bangsa

Dipersembahkan untuk Landasan Pembangunan PAUD di Indonesia, sebagai SAPTA MUTU PAUD NASIONAL dari HIMPAUDI JAWA BARAT

Ditandatangani oleh, PENGURUS HIMPAUDI WILAYAH : Anna Anggraeni, Mien Nurjanah, Nia Kurniaty Syam, Rudyanto, Ali Nugraha, Ninna Hilman, Indrawati Lukman, Ida Rosdiana, Ade Kadarisman, Jamilah Ramatias, Nurlaeli, dan Widayati Nurbudiman. dan PENGURUS DAERAH: Achmad Zayadi, Solihat,Ai Suherti, Yuyu Juwita, Ermanila, Tri Komara, Diana Rustanti, Eni Prima Kustanti, Nining Maryani, Euis Marfu’ah, Neneng Refianti, Esther Magdalena, Epi Untung Supriyono, Ratna Suminar, Lilis Sarimanah, Apong S.Maemunah, Yati Ratnawati, Iman Nurdin, U. Komara, Iis Rodiah, Rina Triwardhani, Atat Hartati, Tati Sumiarti, Wendaningsih, Eni Sustini, Surtikanti.

Kehadiran lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sangat membantu Pemerintah dalam upaya merangkul sekitar 71,2 persen anak usia 0-6 tahun di tanah air yang belum tersentuh pendidikan. Selanjutnya dibutuhkan organisasi profesi yang mampu meningkatkan mutu tenaga pendidik maupun pengelolaan PAUD disamping memperkokoh tali silahturahmi.

Pendapat tersebut disampaikan Kasubdit Kemitraan Direktorat PAUD Depdiknas, M Nuh Rahardjo pada acara “Workshop PAUD Masa Depan dan Pe;antikan Pengurus Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Bogor di Cibinong, Senin (16/10).

Terbentuknya kepengurusan HIMPAUDI Kabupaten Bogor maupun nasional diharapkan dapat menyatukan visi dan misi PAUD di masa mendatang mengingat jumlah PAUD Non Formal di Kabupaten Bogor terus meningkat jumlahnya, yang tentu butuh monitoring atas mutu dan pengelolaannya.

“PAUD Formal (TK/RA) bersama-sama PAUD Non Formal (Kelompok Bermain, TPA. Pos PAUD dan satuan sejenisnya) mempunyai peran sekaligus peluang yang sama dalam mencerdaskan anak. Termasuk hak lulusan PAUD Non Formal untuk dapat langsung masuk Sekolah Dasar, tanpa dikotomi dengan lulusan TK/RA,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, H Endang Basuni menyikapi kehadiran HIMPAUDI sebagai alat pengontrol kualitas. Bukti nyata adalah keberhasilan PAUD Lentera Bogor yang dibawah binaan dinasnya menjadi PAUD Terbaik dalam lomba PLS se-Propinsi Jabar dan nominasi untuk tingkat nasional.

Melihat berbagai prestasi dan realita yang telah dibangun PAUD Non Formal maka perlu diberi kesempatan dan dukungan agar tumbuh PAUD secara subur. Tetapi tetap harus memperhatikan eksistensi PAUD Formal yang sudah ada atau tidak memaksakan membangun PAUD di lokasi yang telah banyak TK/RA.

Dalam kesempatan yang sama Ketua HIMPAUDI Kabupaten Bogor terpilih, Ahnad Zayyadi berjanji organisasi yang dipimpinnya akan berupaya meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik PAUD melalui kegiatan workshop, pelatihan, evaluasi termasuk peningkatan kinerja penyelenggara PAUD, baik yang berbadan hukum maupun perorangan.

Intensitas kegiatan-kegiatan peningkatan mutu SDM tenaga pendidik PAUD akan menunjang eksistensi PAUD bersangkutan di pandangan masyarakat. Karena penilaian yang bersifat eksternal turut mempengaruhi kemajuan sebuah PAUD secara financial dan perkembangannya di masa depan.

Ketua HIMPAUDI Jabar Hj Anna Aggraini berpesan, langkah berikut yang akan dilakukan ialah pembentukan susunan kepengurusan HIMPAUDI di tingkat kecamatan serta melaksanakan koordinasi dan konsolidasi yang baik sehingga berbagai program dan rencana masa depan organisasi profesi ini akan berjalan dengan baik dan memenuhi harapan layanan pendidikan bermutu bagi anak.

Pelatikan pengurus HIMPAUDI Kabupaten Bogor melalui SK Nomor 008/Kep/PP HIMPAUDI JABAR/16 10 2006 dihadiri Ketua Propinsi Jawa Barat, Wakil Bupati Bogor, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan jajarannya, serta para tutor, guru, pengurus dan pengelola PAUD. Penyelenggaraan “Workshop Masa Depan PAUD” diisi para pakar dan praktisi PAUD dari UPI Bandung dan Direktorat PAUD. ***(rht)

Sumber: Jurnalnet.com, 17 Oktober 2006

HIMPAUDI – HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ANAK USIA DINI INDONESIA KABUPATEN SUMEDANG, KOTA CIREBON, KABUPATEN KARAWANG, KABUPATEN PURWAKARTA, KOTA CIMAHI, KABUPATEN KUNINGAN, KABUPETEN CIANJUR, KABUPATEN SUBANG, KABUPATEN CIREBON, KOTA BANDUNG, KOTA BOGOR, KOTA DEPOK, KOTA TASIKMALAYA, KOTA BANJAR, KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN TASIKMALAYA, KABUPATEN SUKABUMI, KABUPATEN CIAMIS, KABUPATEN BEKASI, KABUPATEN GARUT, KABUPATEN INDRAMAYU, KABUPATEN MAJALENGKA, KOTA BEKASI, KOTA SUKABUMI, KABUPATEN BANDUNG BARAT, KABUPATEN BANDUNG ADALAH SANG PEMBELAJAR!